Selasa, 08 Desember 2009

Peranan DPRD dalam Penetapan APBD

Peranan DPRD dalam Penetapan APBD berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja - Presentation Transcript

  1. BAPPENAS Peranan DPRD dalam Penetapan APBD berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja Drs. H. Dadang Solihin, MA Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah-Bappenas Up-Grading Nasional Fungsi dan Peran DPRD Kota Lubuk Linggau Hotel Aston-Jakarta, 15 Desember 2008
  2. 2 www.dadangsolihin.com
  3. Materi Workshop Apa Tujuan Pembangunan? § Wadah Perwakilan Rakyat § Peran dan Fungsi DPRD § Tantangan bagi DPRD yang Efektif § Best Practices § Orientasi Dasar Politik DPRD § Siklus Representasi Wakil Rakyat § Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik § Tingkat Aspirasi Politik Masyarakat § Paradigma Governance § Anggaran Berbasis Kinerja § 3 www.dadangsolihin.com
  4. Apa Tujuan Pembangunan? (Todaro: the three objectives of development) Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang," baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan" tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang. Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang." 4 www.dadangsolihin.com
  5. How? 1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah§ antar sub daerah§ antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).§ 2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. 3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. 4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. 5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan). 5 www.dadangsolihin.com
  6. Wadah Perwakilan Rakyat Mana yang paling dekat dengan q Pemerintah Daerah yang dipimpin rakyat dan secara nyata sering oleh Kepala Daerah yang dipilih memperjuangkan kepentingan secara langsung oleh rakyat rakyat? DPRD sebagai organisasi politik Organisasi mana yang terkait q Negara yang berpihak dan berjuang langsung memperjuangkan untuk kepentingan rakyat kepentingan rakyat? Lembaga dan organisasi mana q Berbagai partai politik yang yang mempunyai sumberdaya seharusnya menjadi organisasi politik pembangunan yang dapat sipil tertinggi dari rakyat didayagunakan untuk secara LSM dan berbagai bentuk asosiasi nyata dan cepat memenuhi yang menjadi wadah fungsional atas kebutuhan hidup rakyat? perjuangan kepentingan tertentu Organisasi mana yang q mempunyai dasar pijakan kuat Berbagai organisasi kemasyarakatan dan konkrit di lingkungan rakyat? yang dibentuk mulai dari tingkat dusun sampai tingkat nasional 6 www.dadangsolihin.com
  7. Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan Pemda DPRD Parpol LSM Ormas Kebijakan dan Produk-produk Program partai Kebijakan dan Agenda lobi dan Program Fungsi DPRD dan janji program khusus tekanan politik Pembangunan kampanye LSM Arena Pembangunan Sosial Ekonomi Lingkungan Kelembagaan Kesejahteraan sosial Pertumbuhan dan Lingkungan yang sehat Pembuatan keputusan bagi seluruh warga pemerataan dan lestari partisipatif Lembaga Intermediary Pemda DPRD Parpol LSM Ormas KDH, Sekda, SKPD Pimpinan, Komisi, Pimpinan Partai, Berbagai bentuk Berbagai bentuk Fraksi, Kaukus Biro-biro dalam dan jenis LSM dan jenis Ormas Partai Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur Warga Negara dan Kepentingan-kepentingannya Gender Ekonomi Domisili Keamanan Organisasi Laki Kaya Tetap Mapan Kelompok Perempuan Miskin Tidak Tetap Rentan Individual 7 www.dadangsolihin.com Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005)
  8. Kelompok Median Mereka adalah para pemain politik di tingkat q 'meso' atau tengah yang cerdas dalam melihat peluang untuk melakukan perubahan. Motif gerakan dan sasaran mereka seringkali q sangat ditentukan pada pemenuhan insentif yang mereka harapkan; bisa insentif politik atau ekonomi. Mereka dapat bergerak seperti 'bola liar' karena q mampu masuk dalam berbagai kalangan dengan mudah. Mereka juga bisa menjadi 'penunggang bebas' q atau free rider terhadap berbagai organisasi dan program yang sesuai dengan minat dan kepentingan mereka. Pada umumnya, mereka muncul dari 'kelas q menengah' di lingkungan ekonomi atau pun lingkungan intelektual. 8 www.dadangsolihin.com
  9. Pendukung Pemilu Pada umumnya mereka q mendapatkan akses pemanfaatan fasilitas publik dan sumberdaya pembangunan secara lebih baik dibandingkan dengan masyarakat kebanyakan. Karena posisi yang berada di q lapisan tengah, mereka dapat diakses baik oleh para penguasa formal maupun masyarakat luas, sebab keduanya punya ketergantungan terhadap kelompok median ini. 9 www.dadangsolihin.com
  10. Fungsi DPRD menurut UU 1. Legislasi: kewenangan pembuatan Peraturan Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak Raperda yang diusulkan oleh eksekutif. 2. Anggaran: kewenangan menyetujui atau menolak dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda tentang APBD. 3. Pengawasan: kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah. Sumber: UU 32/2004 10 www.dadangsolihin.com
  11. Peran dan Fungsi DPRD (1966-1998) DPRD hanya menyetujui konsep eksekutif karena kapasitas dan • kewenangannya terbatas untuk menganalisis kebijakan yang diprakarsai eksekutif. Anggota dewan saat itu tidak memiliki kekuatan dan keahlian untuk • melakukan analisa secara independen atau untuk meminta masukan dari masyarakat. Hal ini semakin memperlemah fungsi perwakilan DPRD dan kemampuan • mereka dalam memastikan bahwa program, pelayanan, dan anggaran pemerintah daerah telah mencerminkan prioritas konstituen. Pemilihan umum direkayasa secara seksama untuk memilih anggota DPRD • yang loyal pada rezim. 11 www.dadangsolihin.com
  12. Peran dan Fungsi DPRD (Saat Ini) DPRD saat ini lebih cerdas dan kompeten dibandingkan di masa lalu. • Anggota DPRD secara aktif terlibat dalam penyusunan peraturan daerah , • tidak hanya menyetujui draf yang dipersiapkan oleh pemerintah, dan memainkan peran penting dalam proses penganggaran daerah. Pemerintah daerah berkonsultasi dengan DPRD mengenai keputusan- • keputusan kebijakan yang penting dan DPRD secara aktif mengambil bagian dalam perencanaan untuk pengembangan ekonomi dan masyarakat di daerahnya. Melalui pemilihan umum yang jujur dan adil, anggota DPRD kini lebih • representatif dibandingkan di masa lalu, di mana masyarakat memiliki harapan yang tinggi terhadap lembaga ini. 12 www.dadangsolihin.com
  13. Tantangan bagi DPRD yang Efektif (1) • Seperti di banyak tempat lain di dunia, para politisi seringkali terlihat sebagai orang-orang yang mengutamakan kepentingan diri sendiri dan mereka tidak terjangkau, terpisah dari realita kemiskinan dan kesengsaraan lain yang masih mewarnai kehidupan sehari-hari di Indonesia. • Banyak anggota DPRD merasa mempunyai hak istimewa dan merasa bahwa sebagai wakil terpilih yang berbicara dan bertindak atas nama masyarakat, mereka berhak menuntut perlakuan khusus dan kemudian menjauhkan diri dari masyarakat biasa. 13 www.dadangsolihin.com
  14. Tantangan bagi DPRD yang Efektif (2) • Tuduhan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang terus menghiasi catatan DPRD di daerah juga akan dapat mengikis kepercayaan publik. • Menurut data Indonesian Corruption Watch pada Juni 2006, lebih dari 1.000 anggota DPRD di seluruh Indonesia sedang dalam penyelidikan karena tuduhan yang berkaitan dengan korupsi. • DPRD banyak yang kurang efektif. Kebanyakan DPRD hanya menyetujui satu atau dua PERDA dalam setahun walaupun merencanakan untuk membuat lebih banyak lagi. Anggaran daerah sering pula tertunda karena keterlambatan DPRD untuk menyetujuinya. 14 www.dadangsolihin.com
  15. Mengapa Hal Ini Terjadi? sistem partai yang terpusat membuat anggota DPR/D menjadi lebih • berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi daripada berpihak pada pemilih dan masyarakat. Partai politik melihat anggotanya sebagai sumber pengumpulan dana untuk • pemilihan umum berikut, sehingga kebanyakan anggota DPRD memang secara teratur harus memberikan sebagian gaji mereka kepada partai. Bagi banyak anggota DPRD, para pemilih hanya perlu dimintai pendapat • lima tahun sekali, sebagai bagian dari kampanye pemilihan kembali. “Hubungan Konstituensi” berarti memelihara kelompok kepentingan • tertentu yang mendukung para anggota DPRD untuk dipilih, dan seringkali melibatkan uang. 15 www.dadangsolihin.com
  16. Kemauan untuk Mereformasi • Anggota DPRD yang progresif dan berpikiran reformis semakin sadar bahwa kebutuhan untuk mendengarkan masyarakat tidak hanya terjadi selama kampanye saja tetapi dalam praktek sehari-hari. • Anggota DPRD semakin tanggap dan inovatif serta memahami permasalahan yang muncul akibat ketidakpercayaan rakyat pada para politisi. • DPRD telah melakukan reformasi di beberapa bidang yang memungkinkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan transparansi. 16 www.dadangsolihin.com
  17. Best Practices (1) Peraturan Daerah tentang Transparansi dan Partisipasi • Beberapa Pemda telah mengesahkan Perda yang transparan dan memberikan kesempatan masyarakat untuk dimintai pendapatnya dalam proses pembuatan keputusan. Penggunaan Masa Reses yang Bermakna • Setiap tahun, DPRD memiliki dua kali masa reses, untuk melakukan konsultasi dengan para konsituennya. • Beberapa DPRD telah menggunakan reses ini dengan sangat baik, misalnya dengan mengikuti Musrenbang di daerah masing-masing. 17 www.dadangsolihin.com
  18. Best Practices (2) Keterlibatan Publik dalam Penyusunan Peraturan Daerah • DPRD dan pemerintah daerah membuka pintunya untuk masukan dari kelompok-kelompok masyarakat sipil. • Dalam beberapa kasus, hal ini telah dilembagakan melalui kebijakan lokal untuk melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam proses penyusunan peraturan daerah. • Dengan memperbolehkan masyarakat terlibat aktif dalam proses pembuatan peraturan daerah, perangkat hukum menjadi lebih mantap dan mudah dilaksanakan. 18 www.dadangsolihin.com
  19. Best Practices (3) Dengar Pendapat Publik • Sudah semakin lazim bagi DPRD untuk berkonsultasi dengan masyarakat melalui dengar pendapat publik. • Beberapa DPRD telah memanfaatkan fasilitator dan mekanisme konsultatif yang lebih interaktif dibandingkan dengan komunikasi satu arah tradisional dan sosialisasi dari atas ke bawah. • Ruang sidang paripurna DPRD dipersiapkan sedemikian rupa guna meningkatkan komunikasi diantara para peserta, dan pertemuan ini pun difasilitasi oleh fasilitator yang terlatih. 19 www.dadangsolihin.com
  20. Best Practices (4) Transparansi Anggaran • Banyak DPRD kini telah membuka pintu bagi masyarakat untuk mengakses dokumen anggaran, bahkan telah menyebarkannya kepada publik dalam bentuk poster. • Beberapa DPRD telah melakukan dialog interaktif melalui program radio untuk membicarakan anggaran daerah. Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Penganggaran • Di beberapa daerah delegasi yang mewakili masyarakat dari forum Musrenbang dapat mengikuti pertemuan persiapan DPRD untuk Kebijakan Umum Anggaran dalam rangka penyusunan APBD. 20 www.dadangsolihin.com
  21. Orientasi Dasar Politik DPRD 1. Agenda politik yang sangat nyata dan langsung memenuhi kebutuhan warga. Penanggulangan kemiskinan;q Peningkatan aksesibilitas danq kualitas pendidikan dan kesehatan; Pemberantasan korupsi danq reformasi birokrasi. 21 www.dadangsolihin.com
  22. Orientasi Dasar Politik DPRD . . . 1. Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat mendasar dan tidak klise. Dengan membawa dukungan politik nyataq dari warga, anggota DPRD akan dapat memperkuat pijakan mereka dalam proses politik yang berlangsung dalam berbagai sidang DPRD. Dengan informasi dan pengetahuan yangq langsung diperoleh dari warga masyarakat, para anggota DPRD akan mampu membawakan semua kepentingan warga ke dalam proses pembuatan Peraturan Daerah, penentuan APBD dan pengawasan politik. 22 www.dadangsolihin.com
  23. Orientasi Dasar Politik DPRD . . . 1. Pemikiran yang selalu mencari upaya perbaikan. Anggota DPRD akan selaluq dituntut untuk berpikir positif dan konstruktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sering tanpa disadari kebiasaanq ini justru meningkatkan kapasitas modal politik yang memang dibutuhkan oleh anggota DPRD dan struktur politik pendukungnya. 23 www.dadangsolihin.com
  24. Orientasi Dasar Politik DPRD . . . 1. Membangun dan memperkokoh sistem umpanbalik yang cepat dan efektif. Para anggota DPRD dan partaiq politiknya dapat selalu melakukan up-date terhadap informasi dan program kerjanya. Partai politik yang diwakili olehq anggota DPRD tersebut juga secara terus menerus mengevaluasi diri apakah mereka mempunyai akar yang kuat di tingkat akar rumput atau justru berkembang menjadi partai politik yang mengambang. 24 www.dadangsolihin.com
  25. Siklus Representasi Wakil Rakyat Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa q rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan. Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk q mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan q mereka yang memilihnya, maka kekuasaan perwakilan itu dapat dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun yang akan datang. Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang q wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya, maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami delegitimasi di mata publik. 25 www.dadangsolihin.com
  26. Siklus Representasi Wakil Rakyat RAKYA T PEMILU Representasi Rakyat (keterwakilan) Hubungan dengan DPRD Fungsi Legislasi Pemilih Hubungan dengan MEMBUAT media dan Fungsi Anggaran KEPUTUSAN kelompok POLITIK kepentingan Sumber daya Fungsi Pengawasan (anggaran, staf, riset dan informasi) Perlindungan Peningkatan hak-hak Individu Kesejahteraan Individu dan masyarakat dan Masyarakat Sumber: NDI, LGSP 26 www.dadangsolihin.com
  27. Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat q menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik q perwakilan. DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah q keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun individu-invidu warga negara. 27 www.dadangsolihin.com
  28. Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik Secara substansial q perlindungan hak§ peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek§ Secara prosedural q mengikuti prosedur hukum yang benar§ melibatkan masyarakat di dalam prosesnya§ Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat, q Ormas, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain. Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lain q mencakup anggaran, staf, riset dan informasi. 28 www.dadangsolihin.com
  29. Tingkat Aspirasi Politik Masyarakat Tertinggi Kebutuhan sebagai aspirasi bersama (atau banyak pihak) untuk menyelesaikan masalah atau memperbaiki kondisi. Menengah Tertinggi Kepentingan, yakni hak-hak sosial-ekonomi- politik individu maupun kelompok masyarakat. Menengah Terendah Keinginan individu atau kelompok orang untuk keperluan jangka pendek, yakni kebutuhan isi perut dan kedudukan (ekonomi-politik) Terendah Sumber: LGSP 29 www.dadangsolihin.com
  30. Pergeseran Paradigma: From Government to Governance Government Governance Memberikan hak ekslusif bagi§ Persoalan-persoalan publik§ negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama publik, pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor Aktor di luarnya hanya dapat§ utama. disertakan sejauh negara mengijinkannya. 30 www.dadangsolihin.com
  31. Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat q yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. Tenaga Kerja Kontrol Kontrol Dunia Usaha Pemerintah Masyarakat Swasta Nilai Redistibusi Pertumbuhan Melalui Pelayanan Pasar Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan q Good. 31 www.dadangsolihin.com
  32. Pelaku Pembangunan: Stakeholders STATE CITIZENS organized into: Executive Community-based organizations Judiciary Non-governmental organizations Legislature Professional Associations Public service Religious groups Military Women’s groups Police Media BUSINESS Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange 32 www.dadangsolihin.com
  33. Troika 33 www.dadangsolihin.com
  34. Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat Masyarakat, Bangsa, dan Negara Masyarakat VISI Pemerintah Good Governance Dunia Usaha 34 www.dadangsolihin.com
  35. Ternyata Pemerintah Masih Diperlukan 35 www.dadangsolihin.com
  36. Anggaran Berbasis Kinerja 36 www.dadangsolihin.com
  37. Apa itu ABK? Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting)§ adalah penyusunan anggaran yang didasarkan atas perencanaan kinerja. ABK terdiri dari program dan kegiatan yang akan§ dilaksanakan serta indikator kinerja yang ingin dicapai oleh suatu entitas anggaran (budget entity). 37 www.dadangsolihin.com
  38. Landasan Hukum TAP MPR XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih§ dan Bebas KKN; UU 28/1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas§ dari KKN; Inpres 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.§ Good Governance: discipline, sustainable, transparent, efficient, accountable § UU 17/2003 tentang Keuangan Negara; § UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara; § UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pemb Nasional; § UU 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; § PP 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; § PP 21/2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L 38 www.dadangsolihin.com
  39. Pengertian ABK ABK adalah penyusunan anggaran dengan memperhatikan§ keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. (Pasal 7 ayat (1) PP 21/2004) Dalam ABK diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan§ evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan. (Pasal 7 ayat (2) PP 21/2004) 39 www.dadangsolihin.com
  40. Tujuan ABK Dengan penyusunan ABK diharapkan rencana dan program-program§ pembangunan yang disusun dapat mengarah kepada: – terwujudnya sasaran yang telah ditetapkan, – dicapainya hasil yang optimal dari setiap investasi yang dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, – tercapainya efisiensi serta peningkatan produktivitas di dalam pengelolaan sumberdaya dan peningkatan kualitas produk serta jasa untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan dan kemandirian nasional. – mendukung alokasi anggaran terhadap prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. 40 www.dadangsolihin.com
  41. Reformasi Sistem Penganggaran PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU Visi: Visi: Melaksanakan rencana§ Melaksanakan program kerja§ pembangunan lima tahunan Presiden/Kepala Daerah terpilih berdasarkan GBHN Misi: Misi: Penyelenggaraan pemerintahan§ Pelaksanaan kerangka regulasi§ umum dan pembangunan serta kerangka investasi dan pelayanan publik yang di tuangkan Penganggaran berdasarkan§ dalam RKP/D pendekatan menurut pengeluaran Anggaran disusun berdasarkan§ rutin dan pengeluaran pembangunan RKP/D dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara 41 www.dadangsolihin.com
  42. Reformasi Sistem Penganggaran Paradigma Lama Paradigma Baru 42 www.dadangsolihin.com
  43. Penerapan ABK Mengubah Fokus Pengukuran bergeser Besarnya Hasil yang Jumlah dicapai dari Alokasi penggunaan Sumber Daya sumber daya FLEKSIBILITAS 43 www.dadangsolihin.com
  44. Latar Belakang: 3 Tuntutan • azas keseimbangan (checks and balances) Melahirkan sejumlah produk dalam penganggaran hukum yang melandasi • penerapan tata perubahan menuju era kepemerintahan yang baik reformasi yang mengedepankan: disiplin, (good governance) kesinambungan, transparan, • Komitmen dalam effisien, dan akuntabel. menggunakan sumber daya yang terbatas. 44 www.dadangsolihin.com
  45. Pendekatan Sistem Penganggaran Anggaran negara mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan,§ pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi Fungsi alokasi dilaksanakan agar sumber daya yang langka dapat§ dialokasikan secara efisien dan efektif sesuai skala prioritas guna mencapai tujuan negara; Pendekatan tradisional (line item budget) menempatkan klasifikasi§ ekonomi (jenis-belanja) sebagai instrument utama pengalokasian anggaran; Penerapan prinsip “Good Governance” menuntut penggeseran§ pendekatan tradisional ke ABK yang didukung dengan pendekatan Penganggaran Terpadu dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah. 45 www.dadangsolihin.com
  46. Manfaat Penerapan ABK (1) 1. Transparansi Meningkatkan transparansi dengan menekankan kejelasan hubungan antara § penggunaan anggaran dengan kinerja pemerintah sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengalokasian anggaran dan pelaksanaannya. Melalui penuangan kebijakan pemerintah ke dalam program-program, pemerintah § dapat menunjukkan komitmennya kepada rakyat secara jelas dan mudah dipahami. Penganggaran dan pencatatan akuntansi dapat dilakukan menurut program § sehingga pemisahan data biaya dan penerimaan per program memperjelas untuk pengambilan keputusan, di samping memberikan gambaran yang jelas pula mengenai keluaran dan hasil yang diharapkan; Dibandingkan dengan pendekatan tradisional yang lebih mendasarkan pada § pengelompokan menurut jenis belanja, penganggaran yang disusun berdasarkan program jelas lebih relevan dan mudah diakses oleh para politisi dan publik. 46 www.dadangsolihin.com
  47. Manfaat Penerapan ABK (2) 1. Pola Penganggaran Mengubah pola penganggaran dari semula terfokus pada bagaimana§ mendapatkan anggaran & membelanjakannya menjadi bagaimana membiayai kegiatan berdasarkan program dengan tujuan tertentu sesuai prioritas (money follow function). Prosesnya dimulai dengan menentukan keluaran dan hasil yang diharapkan§ sesuai tujuan dan sasaran program, kemudian baru ditetapkan inputnya yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Pengukuran kinerja juga bisa disusun guna mengukur efektifitas dari§ kegiatan pencapaian tujuan yang diinginkan. 47 www.dadangsolihin.com
  48. Manfaat Penerapan ABK (3) 1. Penentuan Prioritas Pendekatan ABK memberikan peluang kepada Lembaga Penentu/pembuat§ Kebijakan seperti Kabinet dan DPR untuk dapat menentukan prioritas secara lebih rasional. Hal ini dimungkinkan karena anggaran program pemerintah tidak sekedar§ menggambarkan pengelompok an menurut organisasi dan jenis belanja, akan tetapi lebih dari itu di dalam program secara jelas tercermin hasil yang diinginkan untuk dicapai. Pendekatan ABK membawa kejelasan atas fokus kebijakan pemerintah,§ bagaimana kegiatan administrasi pendukung menunjang tujuan dan target, serta bagaimana anggaran dibagi diantara berbagai prioritas. 48 www.dadangsolihin.com
  49. Manfaat Penerapan ABK (4) 1. Efisiensi Birokrasi Penerapan ABK berpotensi besar meningkatkan efisiensi birokrasi. ABK§ mencerminkan harapan bahwa birokrasi terselenggara dalam performa yang prima yang mendorong terfokuskannya pencapaian hasil. Hal ini terjadi karena dengan adanya lembaga yang bertanggung- jawab§ atas penyediaan layanan barang dan jasa publik sementara K/L lebih difokuskan pada tanggungjawab pengaturan regulasinya, maka kejelasan pengaturan kewenangan ini akan meningkatkan kualitas pelayanan oleh birokrasi. 49 www.dadangsolihin.com
  50. ABK Secara konsepsi penerapan ABK merupakan proses transformasi yang mengedepankan pencapaian efisiensi dan efektivitas dari penggunaan sumber daya. Penghargaan tertinggi Efisien secara ekonomi efektivitas Efisien secara ekonomis teknis SUMBER KELUARAN BIAYA HASIL DAYA PROSES Anggaran berbasis Anggaran tradisional Anggaran berbasis hasil Keluaran anggaran kinerja mengubah arah/ Pelaksanaan anggaran terpadu, anggaran berbasis orientasi (berorientasi) kinerja, dan kerangka pengeluaran jangka penganggaran menengah. melalui • azas keseimbangan (checks and balances) dalam penganggaran Tuntutan Lingkungan • penerapan tata kepemerintahan yang baik (good governance) • Komitmen dalam menggunakan sumber daya yang terbatas. 50 www.dadangsolihin.com
  51. TERIMA KASIH 51 www.dadangsolihin.com
  52. Dadang Solihin’s Profile Dadang Solihin currently is Director for Regional Development Performance Evaluation at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). He holds MA degree in Economics from University of Colorado, USA. His previous post is Director for System and Reporting of Development Performance Evaluation at Bappenas. Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies,§ Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe, included Shanghai International Program§ for Development Evaluation Training (2008), Public Officials Capacity Building Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at§ +62812 932 2202 52 www.dadangsolihin.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar